Bali, Humas_Info - Dalam rangka penyebaran informasi dan pengetahuan kepada seluruh jajaran Keimigrasian mengenai peraturan tentang penindakan dan penyidikan keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Diseminasi serta Penguatan Penindakan dan Penyidikan Keimigrasian yang digelar Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian bertempat di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali (4-6/12/23).
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel, Junita Sitorus, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Dewanto Wisnu Raharjo, serta Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian, Yugo Prakoso.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Saffar Muhammad Godam yang dalam sambutanya menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Keimigrasian yang ditempuh melalui proses penyidikan sangat rendah dibanding dengan jumlah pelanggaran Keimigrasian sepanjang Tahun 2023. Hal ini sangat disayangkan mengingat Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki banyak Unit Pelaksana Teknis dan PPNS Keimigrasian, berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk mengadakan acara Diseminasi yang dihadiri oleh para PPNS Keimigrasian untuk menguatkan kembali fungsi penegakan hukum Keimigrasian di Indonesia melalui proses penyidikan Tindak Pindana Keimigrasian.
Pada kegiatan ini juga disampaikan materi dari para narasumber terkait pengenalan Digital Evidence First Responden (DEFR), Penyusunan Matriks Pemenuhan Unsur Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, Menjaga Chain Of Custody Data Digital untuk menjadi alat bukti yang sah di Persidangan, serta Koordinasi Penegakan Hukum Keimigrasian antar Negara.
Pada kegiatan ini para PPNS Keimirasian Kalsel dapat memperbaharui pengetahuan tentang proses pro-justitia sehingga target kinerja Direktorat Pengawasan dan penindakan keimigrasian tentang 1 (satu) Pro-Justitia dan 1 (satu) Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) di setiap provinsi dapat tercapai. (Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Kontributor: Divisi Keimigrasian, Ed: Joel/Eko)
