Bali, Humas_Info - Bertempat di Grand Hyatt Bali, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar melantik dan mengambil sumpah anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2021 – 2024 dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022 - 2025, Rabu (29/11). Adapun anggota yang dilantik adalah 16 Kepala Kantor Wilayah dan 15 Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dimana salah satunya adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalsel, Ramlan Harun.
Diawali laporan kegiatan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal AHU, Mohamad Aliamsyah menyampaikan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan pada Rapat Kerja Teknis Pelayanan Administrasi Hukum Umum.
"Telah disusun agenda penting pada kegiatan Rakernis pelayanan AHU dimana pada saat ini akan dilaksanakan pelantikan terhadap anggota MPWN dan MKNW dilanjutkan dengan diskusi panel dan penguatan materi layanan AHU oleh Pimti Pratama Ditjen AHU. Dalam beberapa hari ke depan, peserta Rakernis akan dibagi dalam kelompok kerja dimana nantinya hasil dari Rakernis akan dibawa pada Rapat Kerja Kemenkumham dan hasil Rakernis dapat diimplementasikan untuk memberikan pelayanan tebaik bagi masyarakat," jelas Aliamsyah.
Dilanjutkan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2021 – 2024 dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022 - 2025 oleh Dirjen AHU. Kadiv Yankumham Kalsel, Ramlah Harun menjadi salah satu Kepala Divisi yang turut dilantik dalam kegiatan tersebut.
Dirjen AHU memberikan arahan kepada anggota MPWN dan MKNW dan seluruh peserta yang hadir. "MPWN dan MKNW merupakan perpanjangan tangan Menkumham RI dalam melakukan pengawasan terhadap notaris. Saat ini indonesia menjadi anggota FATF dimana masih banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang harus ditindaklanjuti, yang salah satu rekomendasi FATF adalah notaris menjadi salah satu unsur yang dievaluasi perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)," ucap Cahyo.
Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, JFT Analis Hukum, JFU pada Sub Bidang Administrasi Hukum Umum dan JFU Pengelola Bantuan Hukum. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan)
