Banjarbaru, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mengadakan Rapat Koordinasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kamis, 22 Februari 2024, di Novotel Hotel Banjarbaru. Acara dihadiri oleh 100 orang PPNS dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Faisol Ali turut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Riswandi, serta Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari.
Sebagai moderator Hidayatturahman, Kepala Satuan Pamong Praja Banjarbaru, memulai kegiatan yang diisi Narasumber pertama, Kompol. Dr. Trisna Agus Brata, S.H.,M.H., Koordinator Pengawas PPNS Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang menyampaikan pemaparan tentang "Peran Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Sinergi Penegakan Hukum Di Wilayah." dilanjutkan Rosman Rahman, S.H., M.A.P., Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II KPPBC TMP B Banjarmasin, membahas tema "Sinergi Penyelidikan dan Penyidikan Bea Cukai dan POLRI di Kalimantan Selatan," ditutup dengan video tayangan dari Bapak Rosman Rahman, S.H., M.A.P.
Narasumber ketiga, Oloan C.H. Marpaung, S.H., M.H., Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mengangkat tema "Penguatan Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum."
Sosialisasi Tugas Dan Fungsi Sekretariat Serta Penegakan Hukum PPNS Di Daerah disampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Ibu Mahlina, S.H. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Narasumber dan Peserta.
Ada 6 poin pembahasan yang menjadi sorotan meliputi perpanjangan masa kartu PPNS , penempatan pegawai-pegawai yang sudah PPNS tidak sesuai dengan bidang terkait, tugas dan fungsi PPNS khususnya di daerah, nomenklatur Kementerian/Lembaga yang sering berubah-ubah, belum adanya reward standar bagi PPNS, serta keterbatasan SDM dan anggaran.
Kegiatan ditutup oleh Kabid Pelayanan Hukum, Riswandi dengan harapan agar PPNS memahami tentang tertib administrasi dan legalitas PPNS serta mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan meningkatkan sinergitas dan berbagi pengetahuan di kalangan PPNS dalam upaya penegakan hukum di Kalimantan Selatan. (Humas Kemenkumham Kalsel, teks/foto: Pandu, Ed: Eko)